Pergi Mengawasi

Kapal pengawas melaksanakan kegiatan rutin di perairan Gunung Kidul, DIY

Kapal pengawas melaksanakan kegiatan rutin di perairan Gunung Kidul, DIY

Advertisements

Kelompok Masyarakat Pesisir bernama P3MP

Isna Bahtiar, Pesisir Jogja Bogor Jumat, 20131129, 09.22 WIB

Pada tanggal 28 – 30 November 2013, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Dir PMPPU Dirjen KP3K KKP RI) di Hotel Pangrango 2, Bogor.

Anyaway : duh, pada mau ngomong apaan sih ini kegiatan. Narasumber bicara apa, peserta nanggapin gimana, tujuan workshop apaan, lembaga P3MP itu apa, direncanakan sebagai apa ? Mungkin ini lebih pada kekurangan saya pribadi dalam mengikuti kegiatan ini.

Jadi sebenarnya apakah maksud dari pembetukan P3MP ini, menjadi LSM kah ? LSM versi pemerintah kah ? atau sebatas kelompok masyarakat saja ?

Bicara tentang Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) yang merupakan kelompok bentukan dari Dir PMPPU KP3K . Dibangun sejak tahun 2008 di beberapa Kabupaten / Kota di Indonesia, saat ini terdapat setidaknya 40 P3MP di seluruh Indonesia dengan tujuan utama sebagai kelompok sosial koneksi akses data informasi antara berbagai pihak. Kelompok ini diharapkan bisa menjadi agen perubahan, tempat munculnya pola pikir baru pada aspek sosial dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Akan tetapi, dengan banyaknya agenda yang diharapkan dapat diemban oleh P3MP dengan konsep nanggung antara pendampingan dan pelepasan kelompok oleh pemerintah apakah ini dapat menghasilkan sesuatu ?

Sampai saat ini, saya cenderung menganggap ini sebagai satu mimpi. Karena sampai saat ini pun, banyak pengurus P3MP di Indonesia ini yang masih pula menanyakan apa yang harus kita lakukan, dengan mitra yang mana kita dapat bersanding, masih bisakah kami menerima pembinaan terus, bagaimana dengan pendaaan kelompok kami ?

Atau bisa jadi, mungkinkah saya terlalu keras ? Karena FYI, ada beberapa daerah yang sangat baik dalam pengelolaan P3MP, contohnya P3MP di Kab Buleleng, Bali yang dipimpin oleh Pak Made dan P3MP Kendal pimpinan Bapak Wasito yang sukses mengelola perpustakaan dan penghijauan mangrove-.

Tetapi kemudian pada kenyataannya, karena banyaknya keinginan yang ditujukan pada pembentukan P3MP ini, pada banyak tidak ada satu pun kegiatan yang fokus dan dapat dilaksanakan dengan tuntas oleh P3MP. Akan tetapi, pendapat saya ini sepertinya bukanlah satu pendapat pribadi sendiri. Setidaknya setelah beberapa waktu secara tidak sengaja saya sempat ngobrol dengan beberapa pengurus langsung dari P3MP. Mereka banyak menyatakan tentang problem kawasan pesisir yang ada, beberapa konflik dan potensi konflik yang ditemui serta banyak program dari Dir PMPPU yang belum banyak menyentuh core value dari P3MP.

Saya pribadi, terus terang masih juga ada rasa tidak nyaman dengan keadaan yang ada sampai saat ini. Setidaknya hal ini terjadi di Kulon Progo. Terus terang saja, selama ini konsep yang kami terima pada P3MP adalah satu lembaga think thank tingkat masyarakat dan berusaha menjembatani antar lembaga (masyarakat, swasta dan pemerintah). Dan, apakah saja program yang sudah dilaksanakan dalam rangka mengangkat tujuan utama ini di tingkat teknis ? Oke, saya coba cek satu persatu.

Pertama dalah bantuan peralatan kesekretariatan, kedua bantuan buku perpustakaan, ketiga bantuan peralatan sarana prasaran warung internet. Dan terakhir bantuan pendidikan, sosialisasi dan workshop. Setidaknya sampi sekarang, P3MP bisa menjembatani rencana penyebarluasan informasi kepada masyarakat pesisir. Tetapi untuk waktu lebih dari 5 tahun dari pembentukannya, saya menganggap P3MP ini belum dapat bicara banyak pada proses pengembangan masyarakat pesisir.

Kembali lagi saya angkat studi kasus di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu kabupaten di Yogyakarta –tentu saja, daerah yang agak menjunjung tinggi sedikit klenik- yang kebetulan merupakan daerah yang termiskin. Mempunyai laut, gunung berbukit bukit dan pasir pantai sepanjang 24,8 km. Kawasan pesisir yang ada di sini merupakan salah satu daerah paling sibuk wacana di seluruh Provinsi D.I. Yogyakarta. Disini terdapat tiga agenda penting : penambangan pasir besi pesisir, pembangunan pelabuhan perikanan dan pembangunan bandar udara. Tiga agenda penting dari pemerintah –yang katanya memang diperlukan, dan menurut saya pribadi memang penting untuk dilaksanakan-

Dan sayangnya, masyarakat banyak menolak agenda pembangunan ini. Pada beberapa kasus, pertentangan ini menjadi satu potensi konflik besar. Sayangnya pula, P3MP belum dapat berperan pada masalah besar ini. Apa yang sudah dilaksanakan selama ini ? dan bagaimana pula peran dari program pendidikan kepada masyarakat, akses internet ?, kemandirian pendanaan P3MP lewat warnet ?

Kembali ke workshop. Mengapa justru dari kegiatan ini saya cenderung menyatakan bahwa P3MP terlalu banyak dituntut melaksanakan berbagai program kegiatan. Bermitra itu bukannya berarti melaksanakan agenda pribadi dengan dibantu orang lain atau mebantu kelancaran kegiatan lembaga lain. Dengan Badan Nasional Penanggulangan Narkotika, BKKN pada hari kedua, mengurusi kebencanaan yang melewati LSM Save the Children dan mengurusi kemiskinan oleh LSM Oxfam. Belum lagi kesehatan dari program CSR nya Kalbe Farma. Dengan Dompet Dhuafa ?

Saya beranggapan, jika memang agenda utama dari P3MP adalah sebagai tempat dimana konsep pemberdayaan berada, semua hal ini dapat dilaksanakan. Maka jika hal itu yang diharapkan, konsep yang harus dilaksanakan hanyalah dalam rangka sebagai jembatan saja. P3MP berfungsi mengumpulkan banyak program dari luar daerah dan mencari informasi kebutuhan kegiatan di pesisir. Lalu kemudian, tugas P3MP hanya mempertemukan antara pesisir dengan pihak luar itu. Maka ini adalah peran strategis dan unik yang bisa diberikan P3MP pada kawasan pesisir yang ada.

Tentu saja, jika ada P3MP yang dapat berperan lebih jauh (seperti di Kendal atau Badung) maka itu adalah satu kredit yang amat positif.

https://pesisirjogja.wordpress.com/

Alon Alon Asal Kelakon Bagian 2

Isna Bahtiar, Pesisir Jogja Ι Yogyakarta Ι Jumat, 20130830, 16.20 WIB

 

Beruntung, kami di Kulon Progo ini sudah memiliki Kelompok Kerja Pengelolaan Mangrove dan Sempadan Pantai.  Memang, pokja ini belum bisa membantu banyak dalam rangka pengelolaan mangrove yang baik dan benar tetapi setidaknya dapat memberi fasilitasi tentang berbagai permasalahan yang ada diatas. Kelompok ini belum bisa memfasilitasi pekerjaan penataan kawasan mangrove atau pendidikan lingkungan kepada masyarakat atau memberi stimulan bantuan pengelolaaan bahan mangrove.

Tetapi setidaknya, pokja ini  dapat mempertemukan berbagai stakeholder pengelolaan kawasan mangrove. Duduk bersama dan melakukan inventarisir permasalahan dan langkah kongkret terdekat dan terpenting pada pengembangan mangrove di Desa Jangkaran. Pada koordinasi itu semua peserta rapat dapat saling duduk takzim dan bersepakat pada satu hal : urgensi perencanaan atau master plan pengelolaan mangrove yang ada di Desa Jangkaran. Harus segera ada sebalum berbagai pihak saling gontok-gontokan perang kepentingan dalam pengelolaan mangrove yang ada disini.

Satu persoalan baru muncul kemudian. Siapa kah yang akan membuat rencana pengelolaan itu ? Siapakah yang lebih berwenang ? Pemda kah (SKPD yang mana ?), LSM kah (adakahmempunyai kewenangan ?), Kelompok Masyarakat kah ?

Ah, sayang pada rapat tersebut pihak dari pemerintah desa tidak datang (atau tidak diundang ?). Padahal, pemerintah desa adalah pemegang kunci dari permasalahan pertama dan utama yang ada lho. Sekedar ilustrasi, bisa kita lihat tentang permasalahan deadlock nya inisiasi penyusunan perencanaan kawasan mangrove di Desa Jangkaran.

Seperti diketahui, pembangunan pada sekarang ini cenderung bersifat bottom up. Dari masyarakat bawah. Maka, pemerintah desa sebagai struktur terendah dari pemerintahan akan memegang peranan strategis penting dalam rangka proses pembangunan kawasan. Apalagi, kawasan mangrove utama hanya ada di satu desa saja, Jangkaran pada tiga pedukuhan yaitu Pasir Mendit, Pasir Nglawang dan Pasir Kadilangu.

Pemerintah Desa itu secara hukum kuat. Apalagi jika suatu program sudah dimasukkan ke dalam suatu Program Jangka menengah (RPJMDes) yang disahkan dengan Peraturan Desa dimana program itu sudah disahkan oleh pemerintah desa dan disetujui pertimabangan desa (semacam DPR nya tingkat desa). RPJMDes ini sangat kuat karena menjadi dasar berbagai penentuan rencana pembangunan seperti RPJM Kecamatan sampai tingkat kabupaten.

Yang menjadi permasalahan hanya satu. Pemerintah Desa perlu pendampingan dalam rangka penentuan rencana tersebut. Tidak bisa, mereka hanya diserahkan begitu saja dalam rangka penentuan kawasan desa mereka tanpa ada dasarnya. Bukan karena mengunderestimate dari pemerintah desa lho ya. Lebih pada, kemaslahatan bersama.

Maka, jika titik temu kedua ini yang terjadi : LSM, Akademisi, Pemerintah (Pada berbagai SKPD) dapat ikut menyumbang saran demi kebaikan perencanaan kawasan mangrove yang ada.

 

 https://pesisirjogja.wordpress.com/

Alon Alon Asal Kelakon

Isna Bahtiar, Pesisir Jogja Ι Yogyakarta Ι Senin, 20130826, 16.33 WIB

 

Satu peristilahan jawa lama yang baru saya pribadi tahu adalah nasehat alon alon asal kelakon. Nasehat ini seringkali menjadi salah kaprah bagi banyak orang. Ada kecenderungan penganggapan sumir dengan nasehat ini dimana orang disarankan bersifat mandeg, stagnan, tidak bersemangat dan berbagai tuduhan inferior lainnya. Hingga akhirnya saya bertemu Mario Teguh dalam Golden Ways nya yang menjadi satu penjelas penting pada show di Metro TV pada tanggal 25 Agustus 2013 lalu.

Beliau mengungkapkan jika nasehat itu lebih ditujukan pada keadaan dimana banyaknya rencana atau persoalan. Maka yang ada adalah, kerjakan saja – asal kerjakan saja, pelan – pelan saja lah. Tidak usah dipikirlah secara dalam, toh nanti solusi akan mengikuti seiring dengan permasalahan yang akan terurai satu persatu. Atau pada kasus lain, jika seseorang mempunyai semangat yang sangat menggebu-gebu, penuh semangat pada banyak kegiatan, program dan visi. Maka pelan-pelan yang utama dan terpenting adalah terlaksananya satu per satu program atau satu persatu mengurai permasalahan yang ada.

Secara tidak sengaja, pagi harinya setelah mengikuti Mario Teguh session tersebut, saya berkesempatan untuk mengikuti rapat koordinasi kegiatan (#lebih tepatnya, ikutan nguping mendengarkan rapat sebagai pengikut dari atasan saya). Seperti pucuk diulam tiba, antara alon alon asal kelakon dan rapat koordinasi tentang kegiatan konservasi mangrove ini saling berkaitan.

Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Mangrove dan Sempadan Pantai dengan inisiasi dari Yayasan Kanopi Indonesia. Rapat yang berlangsung selama 4 jam ini dihadiri anggota kelompok kerja dengan kesimpulan pribadi : Wow .. its gonna be a big mess here. Kacau bukan pada pelaksanaan rapatnya, tetapi akan banyak nya permaslahan yang berkembang pada kegiatan konservasi di Desa Jangkaran, salah satu daerah utama keberadaan mangrove di Kabupaten Kulon Progo.

Satu persatu coba saya telisir generalisasi secara umum nya adalah perencanaan yang akan datang, problem kelembagaan yang masih berlangsung saja berlangung, pertentangan antar kelompok masyarakat yang saling bertumpang tindih, dan permasalahan dengan kelompok masyarakat dari kabupaten seberang. Ditambah lagi dengan kegiatan penanaman yang terus dilaksanakan oleh berbagai pihak : berhasil dan tidaknya belum dapat diukur. Status lahan konservasi mangrove yang belum juga mendapat kepastian, pelanggaran daerah semapadan pantai.

Banyaknya pihak yang ikut berkecimpung disini : LSM, masyarakat dan pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai basis di pusat dan daerah akan berbeda. Adapun kelompok masyarakat (yang dibagi lagi dengan kelompok tani, kelompok pelestari mangrove, kelompok pengawas, kelompok budidaya tambak, kelompok pertanian tanaman musiman), Instansi pemerintah (masih dibedakan pula : instansi pusat, instansi pemerintah tingkat Pemda DIY, antar instansi lingkup kabupaten). Oh iya, masih ada satu hal lagi : akademisi. Kesemuanya terkadang mempunyai konsep yang berbeda pada pengembangan mangrove yang ada di Jangkaran. Tidak berbeda secara kontras memang, tetapi tidak dapat dikatakan semuanya berjalan dengan satu nafas yang sama.

Hihii … Mirip dengan gambaran nasehat diatas bukan ? banyak program dan banyak permasalahan, banyak yang harus diinginkan, program yang dibuat, harapan yang tak terbendung, rencana dan realitas yang saling bersitumpang tindih. Maka, pelan-pelan saja, satu-satu, asal terlaksana, asal masyarakat mendapat kebaikan dan asal mangrove tetap tegak lestari.

 https://pesisirjogja.wordpress.com/

Desa Pesisir Banaran

Isna Bahtiar, Pesisir Jogja Ι Kendal Ι Kamis, 20121202, 16.31 WIB

 

Desa Banaran secara administratif berada di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Nama Banaran sendiri berasal dari istilah Banar, jabatan setingkat kepala desa pada zaman kerajaan Mataram dahulu. Dalam sejarah desa, Raden Padermo Diharjo merupakan memimpin wilayah banar ini pada 1925. Saat ini, sejak 2008 Lurah Desa dijabat Dwi Haryanto, S.Pd. dengan jajaran pemerintahan terdiri Sekretaris Desa Pujo Nurhadi dengan lima kepala bagian meliputi umum, pemerintahan, pendapatan, kesra dan pembangunan. Visi pemerintah desa ini adalah “Terwujudnya Desa Banaran yang agamis, kondusif, sejahtera, mandiri dan bercirikan kegotongroyongan”. Satu visi yang sesuai dengan kondisi kemasyarakaatan yang bercirikan kekeluargaan yang akan ditunaikan dengan misi  untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.  Visi dan Misi ini tercantum dalam Peraturan Desa Banaran No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2009 – 2014.

Desa ini mempunyai luas 901,5 Ha yang terletak pada 7° 57’ 45” LS dan 110° 12’ 53” BT. Terletak di ujung timur – selatan kota Kabupaten Kulon Progo dengan jarak 20 Km, berbatasan dengan Sungai Progo di timur, Desa Krangan di utara, samudera hindia di selatan dan Desa Nomporejo – Karangsewu di barat.

Secara umum kondisi Desa Banaran berupa daerah datar yang letak ketinggian wilayah dari permukaan laut 2-7 m berada diatas permukaan air laut. Desa Banaran mempunyai rata-rata curah hujan/tahun pada rata-rata 214 mm pertahun (Data tahun 2008). Keadaaan rata-rata curah hujan dan hari hujan yang tertinggi terjadi pada bulan Januari – April 2008 dan bulan Nopember – Desember 2008. Subur. Kondisi ini menyebabkan sekor pertanian menjadi satu tulang punggung kegiatan perekonomian warga. Terlihat dalam penggunaan lahannya, luas sawah 359,96 Ha (41,9%). Agrikultur memang menjadi sektor dominan di desa ini. Selain sawah, tercatat pertanian lahan pasir dengan komoditas unggulan melon, semangka dan cabai. Walau demikian, sektor perikanan laut juga berkembang dengan baik. Total produksi  sektor ini pada Tahun 2006 tercatat 92,885 kg dan berturut-turut sampai Tahun 2011 adalah 90.835 kg, 109.973 kg, 83.320 kg, 68.901 kg dan 63.289 kg.

Sektor perikanan laut ini terdapat di Trisik,  dengan TPI Trisik sebagai inti perkemangannya. TPI ini terletak di 7⁰58’20” Lintang Selatan dan 110⁰11’23” Bujur Timur dengan luasan ± 69,8 ha dan mencatat perkembangan yang sangat baik. Selain perikanan tangkap, di sini pula terdapat kegiatan konservasi penyu. Sampai tahun 2012, sekretariat kelompok pelestari penyu mencatat 5.080 tukik yang dilepaskan kelompok ke laut. Selain penyu, di pesisir Banaran juga sudah berkembang konservasi vegetasi pantai berupa penanaman cemara laut.

Keberadaan cemara laut ini penting karena pesisir Banaran merupakan satu daerah yang rawan bencana. Letaknya yang berbatasan langsung dengan samudera Hindia mengharuskan masyarakat desa untuk lebih waspada dengan ancaman Abrasi dan kemungkinan Tsunami. Pengalaman gempa bumi di kabupaten Bantul yang berbatasan langsung pada 2006 juga menjadi faktor perhatian masyarakat desa akan ancaman bencana ini.

Saat ini, peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam mitigasi bencana menjadi perhatian serius program kerja pemerintah desa. Beberapa kejadian bencana memang telah terjadi meskipun tidak memakan korban jiwa, Tetapi kerusakan infrastruktur serta bangunan rumah telah memerlukan penanganan dan perlu dijadikan landasan untuk program pembangunan. Tentu, hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

Tidak lain agar peningkatan kesejahteraan jumlah penduduk laki-laki 2.871 dan 2.986 (data Tahun 2011) akan tercapai.

 https://pesisirjogja.wordpress.com/